Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan : Gizi Buruk Yang Di Derita Octa Disebabkan Oleh Penyakit TBC Yang Di Deritanya
Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan Drg. Yudhita Endah Primaningtyas, M.Kes dalam keterangannya melalui telpon kepada rekanindonesia.org mengatakan "Bayi Octaferina yang dikabarkan oleh media menderita gizi buruk lebih disebabkan oleh penyakit TBC yang dideritanya bukan karena kondisi kemiskinan."
Kondisi Bangunan Tidak Layak, Ular Pun Ikut Berobat Di Puskesmas
DKI Jakarta dengan APBD-nya yang sangat besar seharusnya sudah tidak ada lagi memiliki gedung pelayanan publik yang kondisinya memperihatinkan. Namun kenyataannya di DKI Jakarta masih ada gedung pelayanan publik yang kondisinya sangat tidak layak apalagi ini adalah puskesmas.
Banyak Warga Tidak Tercover Jaminan Kesehatannya, REKAN Indonesia Kediri Gerudug Kantor Bupati
Kolektif Pimpinan Daerah Relawan Kesehatan Indonesia Kabupaten Kediri (KPD REKAN Indonesia Kab. Kediri ) melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah kabupaten (pemkab) Kediri memberikan kepastian terhadap jaminan kesehatan warga di kabupaten kediri. Sebanyak 60 anggota dan kader Rekan Indonesia kab.
Patriotisme Tjipto Mangoenkosoemo
Sosok Tjipto Mangoenkoesoemo adalah tokoh pergerakan nasional awal yang terlalu penting perannya untuk ditempatkan pada pinggiran sejarah. Namun demikian dalam diskursus pergerakan nasional kalangan aktivis dan intelektual Indonesia saat ini, figur seperti Tijpto Mangoenkosoemo, Douwes Dekker dan Soewardi Soerjaningrat kerap ditempatkan sebagai pemeran pembantu
Perbaiki Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bekasi
“Rico Siagian, Ketua KPD Rekan Indonesia Kab. Bekasi menyatakan “seharusnya pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan dan dinas kesehatan kab. Bekasi dapat mengambil tindakan tegas terhadap kedua RS tersebut sesuai dengan UU RS yang terkait Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap RS. Sayangnya sampai saat ini belum ada tindakan serius yang diambil oleh instansi terkait.””
Selasa, 26 Juli 2016
KPW Jabodetabek Rekan Indonesia Demo Kemkes Soal Vaksin Palsu
![]() |
| Unjuk Rasa Rekan Indonesia Jabodetabek Di Kemkes |
Kamis, 26 Februari 2015
Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Sorong Dialih Fungsikan

Yang sangat disayangkan beberapa alat
kesehatan yang berasal dari APBN tahun 2014 hingga kini tidak di pasang dan
dibiarkan begitu saja sehingga terkesan mubazir padahal rumah sakit yang ada di
wilayah Sorong Raya masih membutuhkan peralatan yang tidak terpasang pada rumah
sakit rujukan kabupaten Sorong.Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan : Gizi Buruk Yang Di Derita Octa Disebabkan Oleh Penyakit TBC Yang Di Deritanya
"Orang dewasapun ketika menderita TBC akan mengalami penurunan berat badan apalagi balita, dan saat ini kondisi Octaferina masih dalam pantauan puskesmas Cipulir."
"Saya akan instruksikan juga posyandu setempat untuk intens mendatangi dan memantau perkembangan kesehatan Octaferina terutama dalam hal pengobatan TBC nya karena dalam pengobatannya tidakboleh terputus untuk bisa sembuh total"
Seperti diberitakan media televisi kemarin, seorang balita di Cipulir, Jakarta Selatan menderita gizi buruk dengan berat badan hanya 6 kilogram. Kondisi orangtuanya yang hanya berpenghasilan dari tukang ojek menyebabkan kebutuhan gizi anak sulit terpenuhi.
Octaferina, balita usia berusia 16 bulan ini hanya bisa menangis lema. Bayi yang tinggal di Cipulir, Jakarta Selatan hanya memili berat badan 6 kilogram, jauh dari berat badan ideal balita sebayanya yang sekitar 9 kilogram. Tak hanya menderita gizi buruk, Octa juga menderita sejumlah penyakit yaitu diare akut, dehidrasi dan TBC. Akibatnya Octa sempat dirawat selama dua minggu di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat.
Kondisi keluarga Octa yang miskin menjadi salah satu penyebab ia menderita gizi buruk. Ayah Octa, Ahmad Effendi hanya bekerja sebagai tukang ojek. Mereka tinggal di rumah berukuran tiga kali tiga meter di kawasan padat penduduk di Cipulir, Jakarta Selatan. Mereka pun terpaksa hidup sederhana karena pendapatan dari tukang ojek hanya cukup untuk makan seadanya.(an)
Demam Berdarah Mewabah Di Manado
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado, dr. Robby Mottoh ketika dikonfirmasi wartawan nasioanl Xpos di kantornya. Menurutnya saat ini warga Manado banyak yang terkena penyakit demam berdarah bahkan tercatat 2 orang meninggal dunia.
Lebih lanjut mottoh menjelaskan, "para pasien tersebut berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kota Manado dan umumnya pasen-pasien tersebut dirawat di RS. Prof Kandow Malalayang." Ungkapnya.
Robby Mottoh juga menjelaskan, bahwa pemerintah Kota Manado melalui Dinas Kesehatan Kota Manado melakukan sejumlah upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit wabah demam berdarah tersebut dengan melakukan pegasapan disejumlah tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan jentik nyamuk serta disekitar tempat tinggal yang telah terjangkit penyakit demam berdarah.
Di tempat terpisah, Drs Anneke Lasut dan Jenita Mahadur pengurus Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN INDONESIA) Kota Manado berharap agar pemerintah kota memperhatikan konisi pasien yang ada di rumah sakit agar tidak mengalami kesulitan atau hambatan di dalam mendapatkan pelayanan dan perawatan , "Pasien demam berdarah kalau tidak mendapatkan pelayanan dan perawatan cepat dapat mengakibatkan kematian" pungkasnya (Epen)
sumber : koran mingguan NASIONALXPOSE edisi 46.februari 2015
Rabu, 11 Februari 2015
Lagi Pasien Mati Karena Buruknya Layanan Kesehatan.
![]() |
| foto : suarajakarta.co |
Selama 3 hari Wandi hanya didiamkan di IGD tanpa perawatan maksimal bahkan untuk ke ruang radiologi dan lab darah saja pasien harus didorong sendiri oleh keluarganya tanpa ditemani perawat satupun.
Andi Tama, Kepala Bidang Advokasi Rekan Indonesia Bekasi yang mendampingi langsung pasien selama 3 hari menyatakan "Pelayanan RSUD Cibitung ini sangat buruk pasien tidak dilayanin sesuai dengan SOP IGD, selama 3 hari pasien hanya dibiarkan tergolek di IGD. Belum lagi toiletnya bau pesing dan tidak ada pintunya jauh dari layak disebut RSUD"
"Hari kedua pun pasien hanya diberikan oksigen dan infus baru setelah didesak pihak RSUD baru memberikan ruang rawat, itu pun klas 3 bukan klas 2 sesuai dengan kepesertaan bpjsnya. Padahal berdasarkan investigasi kami kamar rawat klas 2 banyak kosong"
"Baru di hari ketiga setelah kami terus ingatkan bahwa hak pasien adalah klas 2 dan bakal jadi tindakan fraud jika nanti yang diklaim RS adalah klaim klas 2 sementara pasien dirawat di klas 3"
"Masuk di klas 2 tidak serta merta mendapatkan pelayanan yang layak. Justru obat yang penting untuk pasien Prenamra tag no x,Nefourcem 450 mg, Pyrazinamirae, Fujimin tab dibilang kosong dan harus dibeli diluar, padahal obat tersebut dijamin oleh bpjs. Ini menunjukan SOP di RSUD sungguh dibawah standar"
"Malam hari ketiga kondisi pasien makin memburuk sementara di kamar rawat hanya ada suster. Ketika ditanya apakah ada dokter jaga dijawab tidak ada, baru besok pagi jam 8 adanya. Namun anehnya ketika dini hari tadi pasien kritis tiba tiba saja ada dokter jaga yang segera memeriksa dan berkonsultasi dengan dokter spesialis. Baru dinyatakan kritis dan harus butuh ICU"
"Pihak RSUD menolak memberikan ICU dengan alasan alat alatnya kurang. Sementara dalam melakukan rujukan pihak RSUD malah menyuruh keluarga pasien untuk mencari ICU kosong"
"Hampir 3 jam kami keliling keliling mencari ICU namun nihil. Pejabat terkait dari kemenkes RI yang kami hubungi pun tak kunjung datang untuk cek kondisi lapangan. Akhirnya Jam 5:30 Wandi menghembuskan nafas terakhirnya dan jelas ini adalah kelalaian negara dalam menjamin warganya untuk dapat dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan" ujar Andi.
Sampai pagi ini masih telihat suasana duka menyelimuti rumah almarhum di vila mutiara.
Berita ini juga dimuat di : http://suarajakarta.co/jabodetabek/bekasi/lagi-pasien-bpjk-meninggal-karena-buruknya-layanan-kesehatan/
Senin, 19 Januari 2015
Efek Buruk Mendengkur
Faktor Risiko
Semakin bertambahnya usia, tenggorokan akan menjadi sempit dan kekencangan otot di tenggorokan akan menurun.
Jaringan lemak pada tubuh dan otot yang lemah berkontribusi menyebabkan dengkuran.
Bahaya Mendengkur
Apa Saja Bahaya Sleep Apnea…
Bagaimana Mencegah dan Mengatasi Mendengkur?
- Pola hidup sehat
- Olahraga teratur
- Tidak merokok dan minum alkohol, hindari pemakaian obat tidur dan obat-obatan penenang
- Tidur teratur
- Hindari kafein dan makanan berat sebelum tidur
- Tidur menyamping
- Atur posisi kepala lebih tinggi
Sabtu, 17 Januari 2015
Kondisi Bangunan Tidak Layak, Ular Pun Ikut Berobat Di Puskesmas
Menjadi sangat penting peran pemerintah daerah melalui APBD nya dapat memperbaiki selain peningkatan fasilitas kesehatan tentu juga perbaikan kondisi gedung puskesmas sendiri agar baik tenaga medis maupun warga merasa nyaman ketika datang ke puskesmas untuk memeriksakan penyakitnya.
DKI Jakarta dengan APBD-nya yang sangat besar seharusnya sudah tidak ada lagi memiliki gedung pelayanan publik yang kondisinya memperihatinkan. Namun kenyataannya di DKI Jakarta masih ada gedung pelayanan publik yang kondisinya sangat tidak layak apalagi ini adalah puskesmas.
Di Jakarta Selatan, tepatnya di kelurahan Manggarai dapat dilihat gedung puskesmas yang kondisinya sudah tidak layak apalagi terkait kegiatan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Lantai sudah sebagaian lepas dari semen perekat, tiang kayu yang miring, kondisi wc yang kusam, dan beberapa langit langit yang terbuat dari triplek di cat putih juga sudah hampir copot.
Salah seorang petugas mengatakan "Puskesmas di kelurahan Manggarai ini tidak pernah mendapat bantuan untuk renovasi, padahal gedung kelurahan manggarai saja sudah 3 kali renovasi. Sebenarnya sudah tidak layak untuk kegiatan pengobatan, pernah satu waktu ada ular jenis sanca sawah yang masuk ke puskesmas mungkin mau ikut berobat mas"
Menanggapi hal tersebut Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan drg. Yudhita mengkonfirmasikan kepada rekanindonesia.org " Perencanaan Perbaikan Puskesmas Kelurahan Manggarai sudah masuk tahun ini, mudah mudahan tahun depan sudah dapat direnovasi"(mth)
Jumat, 16 Januari 2015
Lagi Pasien Ditolak Mendapatkan Obat Di RSUD Cengkareng
Petugas RS malah menyarankan untuk meminta ke puskesmas tanpa dijelaskan bagaimana prosedur mendapatkan obat jenis tersebut di puskesmas.
" Saya sudah bolak balik mulai dari kasir sampai ke apotik di RS namun semua petugas menyatakan bahwa obat tersebut kosong. Petugas memang mengarahkan saya untuk mengambil obat di puskesmas. Masalahnya saya tidk dijelaskan bagaimana prosedur untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan itu" ujar Atok, yang merupakan keluarga pasien Rumsiyah saat mendampingi di RSUD Cengkareng.
Kasus ini oleh KPW DKI Rekan Indonesia segera diteruskan ke BPJS Jakarta Barat, dan melalui pesan singkat didapat keterangan dari pihak RSUD Cengkareng bahwa memang obat tersebut sedang kosong. Berikut bunyi pesan singkat yang diterima redaksi rekanindonesia.org dari RSUD Cengkareng melalui BPJS Jakarta Barat.
"Kronologis Pasien
Nama : Rumsiyah
NIK : 317301541143003
Status : JKN Mandiri Kelas II
Obat : Pioglitazone (deculin)
Pd tgl 10 jan 2015 pasien berobat ke poli dalam dpt resep Glimepiride, glucobay, pioglitazone. Pd tgl 13 jan 2015 pasien ke bpjs center utk melegalisasi/acc obat dan d catat di rekap acc obat. Hasil konfirmasi dgn petugas apotek rsud cengkareng (sdr.indri) bahwa obat pioglitazone/deculin sedang kosong tgl 13 jan 2015 tsb, utk obat yg kosong pasien akan diberikan kertas janji utk ambil obat yg kurang. Obat yg lainnya tetap diberikan ke pasiennya. Kami sedang meminta bantuan apotek utk mencari berkas asli resep obat pasien yg ada legalisasi/acc bpjs nya. Utk obat deculin itu sendiri hari ini ada stok nya d apotek.
Terimakasih."
Rabu, 07 Januari 2015
Siaran Pers : BPJS Kesehatan Semakin Ngawur, Janin Dalam Perut Dijadikan Peserta JKN
Sehingga selama setahun berjalan BPJS Kesehatan hanya menuai kontroversi dan polemik akibat peraturan yang dikeluarkan ketimbang fokus meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan dalam hal pembiayaan kepada peserta. Kolektif Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (KPN REKAN Indonesia) menanggapi hal ini dengan serius dan menyayangkan keputusan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan tersebut.
Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia dalam siaran persnya mengatakan
“Lihat saja dalam setahun kita lebih banyak terlibat kontroversi dan polemik akibat peraturan BPJS Kesehatan, belum selesai polemik terhadap ketetapan direksi BPJS Kesehatan No. 4/2014 lalu muncul peraturan direksi BPJS Kesehatan No. 211/2014 yang semua berisi tentang pembatasan manfaat layanan kesehatan bagi peserta”
“Yang sebenarnya ini bukanlah wewenang dari BPJS Kesehatan karena sesungguhnya wewenang BPJS Kesehatan hanyalah yang terkait dengan pengelolaan iuran peserta untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Wewenang yang terkait dengan manfaat layanan fasilitas kesehatan adalah wewenang kementerian kesehatan (Kemenkes) sebagai regulator. Namun sayang kemenkes justru tidak bertaring terhadap pengambilalihan wewenangnya dan justru terkesan 11-12 dengan BPJS dengan malah ikut memperkuat pembatasan hak manfaat layanan kesehatan peserta dengan mengeluarkan permenkes No. 28/2014”
“Memasuki tahun kedua BPJS Kesehatan yaitu tahun 2015 masih juga belum berubah, kita kembali melihat kontroversi dan polemik atas Surat Edaran BPJS yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014, No. 11255/VII.2/1214 yang muali diberlakukan 1 Januari 2015 ini dimana dalam surat edaran tersebut pada poin 2b berbunyi bayi dalam kandungan sebagai calon peserta kelompok PBPU yang didaftarkan adalah semua bayi yang keberadaanya terdeteksi adanya denyut jantung janin didalam kandungan. Selanjutnya, janin yang telah berumur enam bulan dan terdaftar maka harus membayar premi sesuai dengan kelas yang diperuntukkan untuk ibunya.”
“Masalahnya, bukankah calon bayi adalah janin? Bukankah janin masih menjadi kesatuan dengan bundanya? Bukakankah menurut UU No: 24/2011 bahwa kepersertaan JKN adalah semua Orang dan termasuk warga negara asing yang telah tinggal minimal selama 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial ? Kalau demikian, apakah janin sudah di-klasiifikasikan sebagai orang atau penduduk oleh BPJS? Apakah peraturan BPJS ini tidak melanggar UU No: 24/2011? Ada, kerancuan rujukan dasar hukum dari Peraturan No: 11255/VII.2/1214 membuat publik menjadi bertambah bingung. “
“Surat edaran ini jelas bertendensi cacat hukum dan merupakan bukti bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah melakukan riset secara komperhensip terhadap sebuah peraturan yang akan mereka keluarkan. Dan lagi lagi wewenang kemenkes dilangkahi, dan seperti biasa kemenkes hanya bisa diam” Tegas Agung.
Agung menambahkan “Sehingga bagi kami pemerintah Jokowi harus berani membatalkan semua peraturan BPJS Kesehatan dan Kemenkes yang merampok haknya sebagai peserta untuk dapat memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan, karena BPJS Kesehatan semakin kacau dalam menjalankan wewenangnya”
“Solusinya adalah Pertama, segera lakukan review dan revisi yang berkaitan dengan pelaksanaan program JKN. Banyak kebijakan Menkes dan BPJS yang bertentangan dengan konsep mulia Asuransi Kesehatan Sosial itu sendiri. Saya meyakini banyak masalah pada Perpres, Permenkes dan SK BPJS yang bertentangan dengan UU Bo: 40/2004 dan UU No: 24/2011.”
“Kedua, kebijakan janin calon peserta BPJS sebaiknya dicabut saja. Kalau mau direvisi; janin boleh didaftarkan tetapi membayar premi setelah jadi orang atau bayi berumur maksimal 30 hari. Kebijakan lebih adil untuk peserta.”
“Ketiga, perlu kejelasan kembali siapakah regulator JKN? Kemenkes kah? BPJS kah? Sebaiknya, bila akan menerbitkan kebijakan baru di sharekepada pemangku kepentingan untuk di-review dan koreksi, kemudian berikan tempo minimal satu tahun untuk sosialisasi.” Ujar Agung mengakhiri siaran persnya
Kamis, 18 Desember 2014
SIARAN PERS SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK RIZKY TRIWIBOWO (LISUMA GUNADARMA, FORMASI IISIP, REKAN INDONESIA)

Aksi tersebut menyimbolkan bahwa persoalan jaminan kesehatan bukanlah hal yang harus diperdebatkan agi dalam pelaksanaannya karena sudah kewajiban negera begitu ada rakyat yang sakit harus diobati.
Siapakah Rizky Triwibowo ? Rizky adalah mahasiswa Gunadarma penderita GBS (Guilain Barre Syndrome) peserta BPJS dengan nomor 0001786831277. Saat ini pasien masih dirawat di ICU dan keluarga pasien sudah menghabiskan uang 200 juta lebih.
Sementara Rizky masih harus memerlukan tindakan operasi untuk melubangi lehernya, namun karena keluarga pasien sudah kehabisan biaya maka tinggal BPJS lah satu satunya harapan keluarga pasien agar Rizky dapat dijamin layanan kesehatannya. Namun harapan tinggal harapan, janji manis BPJS akan menjadi solusi jaminan kesehatan ideal di Indonesia tinggallah janji.
Karena Rizky harus terganjal sejumlah peraturan yang diterbitkan BPJS yang membuatnya tidak bias mendapatkan jaminan kesehatan.
Kondisi terakhir Rizki saat ini sudah mengalami kemajuan setalah dilakukan operasi pelubangan leher dengan biaya yang dihasilkan dari hutang sana sini oleh pihak keluarga.
"BPJS masih tetap bersikukuh tidak mau membiayai pengobatan Rizki Triwibowo, lalu untuk apa ada BPJS jika rakyat masih dipersulit mendapat jaminan kesehatannya dengan diberlakukannya segudang peraturan yang mempersulit rakyat mendapat hak layanan kesehatannya." Fajar dari LISUMA
"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BPJS agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang dialami Rizki" Fajar menambahkan
Sementara Suaib, Ketua Formasi IISIP menyatakan "Semua jalan sudah kami tempuh termasuk juga meminta perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat bertanggungjawab terhadap nasib rakyatnya yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan ketika sakit. Namun ternyata pemerintah juga tidak bisa berbuat apa apa karena terbentur dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pengelola jaminan kesehatan yaitu BPJS"
"Apa yang terjadi saat ini adalah bukti bahwa saat ini telah terjadi praktek liberalisasi jaminan kesehatan dimana jaminan kesehatan telah diserahkan pada mekanisme pasar sehingga jauh dari rasa kemanusiaan dalam pelaksanaannya" Ujar Suaib.
Sementara itu Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia mengecam keras terhadap BPJS yang ternyata menurutnya tidak mampu mejalankan amanat UU BPJS sendiri.
"Sudah saatnya semua peraturan yang ada saat ini dicabut, karena terbukti justru melanggar prinsip dari BPJS itu sendiri, dimana jaminan kesehatan adalah hak dasar bagi rakyat. Namun yang terjadi justru dipanggari dengan peraturan peraturan yang justru menyulitkan hak rakyat dalam mengakses layanan kesehatan ketika sakit "
"BPJS terbukti bukan sistem jaminan kesehatan yang ideal, karena semakin lama semakin mempraktekan sebagai asuransi murni bukan sebagai asuransi sosial, sehingga yang ada di kepala direksi saat ini adalah bagaimana menahan dana jaminan kesehatan yang dikumpulkan BPJS agar tidak habis terpakai untuk membiayai jaminan kesehatan rakyat yang dalam hal ini sudah melaksanakan kewajibannya sebagai peserta yaitu terdaftar dan membayar iuran" seru Agung.
Kontak Person : Fajar, 089866227696, Suaib, 085691914834, Agung, 081807900218
Sabtu, 13 Desember 2014
3 Tahun Rekan Indonesia : Bersama Rakyat Berjuang Untuk Memastikan Hak Kesehaan Rakyat !!
Kamis, 11 Desember 2014
SIARAN PERS SOLIDARITAS RAKYAT UNTUK RIZKY TRIWIBOWO (LISUMA GUNADARMA, FORMASI IISIP, REKAN INDONESIA)
Jakarta, 11/12/2014. Sejumlah organisasi yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat untuk Rizky Triwibowo melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI).
Massa yang berjumlah 50 orang ini menuntut Kemenkes RI Mencabut Permenkes 28/2014 dan Sejumlah peraturan BPJS yang dianggap menyengsarakan rakyat seperti Ketetapan direksi BPJS No. 4 Tahun 2014 dan Peraturan Direksi BPJS No. 211 Tahun 2014. Siapakah Rizky Triwibowo ? Rizky adalah mahasiswa Gunadarma penderita GBS (Guilain Barre Syndrome) peserta BPJS dengan nomor 0001786831277. Saat ini pasien masih dirawat di ICU dan keluarga pasien sudah menghabiskan uang 200 juta lebih.
Sementara Rizky masih harus memerlukan tindakan operasi untuk melubangi lehernya, namun karena keluarga pasien sudah kehabisan biaya maka tinggal BPJS lah satu satunya harapan keluarga pasien agar Rizky dapat dijamin layanan kesehatannya. Namun harapan tinggal harapan, janji manis BPJS akan menjadi solusi jaminan kesehatan ideal di Indonesia tinggallah janji.
Karena Rizky harus terganjal sejumlah peraturan yang diterbitkan BPJS yang membuatnya tidak bias mendapatkan jaminan kesehatan. Fajar, dari LISMUA Gunadarma yang juga sahabat baik pasien menceritakan
"Pasien di rawat di RS Islam Cempaka Putih. Masuk RS sebagai pasien umum tgl 13 November 2014, Kartu BPJS Rizky aktif tgl 25 nov. Peugas BPJS di RS Islam Cempaka Putih bilang tidak bisa langsung ganti jadi pasien dengan jaminan JKN karena awalnya terdaftar sebagai pasien umum dan harus selesai pengobatannya dulu, baru bias memakai JKN jika nanti masuk ke RS lagi."
"Hal ini juga sudah dilaporkan ke Kacab BPJS Jakarta Pusat, oleh kepala cabang awalnya dikatakan bisa dijamin dan diminta menghubungi petugas bpjs di RS Islam Cempaka Putih. Setelah keluarga menghubungi ternyata tetap tidak bisa dijamin. Dan menurut petugas bpjs di RS itu atas perintah kacab jakpus. "
"Pihak RS Islam Cempaka Putih sendiri tidak akan mempermasalahkan atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap Rizky.
Pihak RS hanya ingin mendapat kepastian tentang pembiayaannya. Namun karena BPJS menolak menjamin maka sampai saat ini Rizky belum bias di operasi" Fajar menambahkan Sementara Suaib, Ketua Formasi IISIP menyatakan
"Banyaknya kasus penolakan yang dilakukan oleh BPJS membuktikan bahwa BPJS bukanlah lembaga penjamin kesehatan yang berorientasi sosial tapi merupakan asuransi murni yang orientasinya pada profit.
Dan ketika pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang merupakan kepanjangan tangan Presdien tidak mampu berbuat apapun terhadap keselamatan jiwa rakyatnya dimana UUD45 menyatakan itu merupakan kewajiban pemerintah maka sesungguhnya ini merupakan praktek liberalisasi jaminan social"
"Dan jelas ini merugikan rakyat yang sesungguhnya berhak mendapatkan subsidi kesehatannya secara mutlak, apalagi Jokowi ketika menaikan harga bbm mengatakan akan mengalihkan subsidi bbm ke subsidi kesehatan namun hari ini kita pertanyakan hal tersebut terhadap nasib yang menimpa Rizky" Ujar Suaib.
Sementara itu Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia mengecam keras terhadap BPJS yang ternyata menurutnya tidak mampu mejalankan amanat UU BPJS sendiri.
"Ini bias kita lihat dimana banyak peraturan BPJS yang justru menyulitkan peserta untuk dapat mengakses hak layanan kesehatannya. Mulai dari Ketetapan No. 4 yang menunda pemanfaatan layanan kesehatan selama 7 hari sampai peraturan No. 211 yang isinya membuktikan bahwa BPJS telah dengan sengaja menghalang halangi peserta untuk menikmati layanan kesehatan yang sudah dijanjikan.
Demikian juga pemerintah dalam hal ini Kemenkes juga ikut mengeluarkan permenkes 28/2014 yang hanya meberikan batas waktu 3x24 jam untuk menurus jaminan JKN bagi rakyat yang sakit dan dirawat namun belum memiliki kartu JKN, padahal dilapangan tidaklah cukup waktu 3x24 jam tersebut untuk membuat kepesertaan di BPJS "
"Jelas ini merugikan semua rakyat, baik itu buruh, petani, nelayan, mahasiswa, prajurit TNI dan Polri, PNS, dan karyawan swasta. Sudah saatnya semua rakyat bergerak bersama untuk bersama sama menentang peraturan yang menyengsarakan peserta" seru Agung.
Unjuk rasa berlangsung tertib dan dipenuhi dengan yel-yel " dua lima jigo, dua lima jigo jadi seratur BPJS bego, BPJS Bego Rakyatnya mampus".
Kontak Person :
Fajar, 089866227696
Suaib, 085691914834
Agung, 081807900218
Aksi ini juga dimuat di :
http://m.sindonews.com/read/935873/31s/pasien-bpjs-dijadikan-bola-kemenkes-didemo-1418273767
http://www.harianterbit.com/detail_album/674/1973
http://jurnalsatu.com/bpjs-tidak-mampu-jalankan-amanat-uu-bpjs-sendiri/
http://sumbernews.com/2014/12/11/aksi-solidaritas-untuk-rizky-tri-wibowo-di-kemenkes/
http://metro.sindonews.com/read/935893/31/rekan-indonesia-rakyat-mati-karena-ditelantarkan-pemerintah-1418276585
Senin, 24 November 2014
Siaran Pers Rekan Indonesia Jakarta Utara Unjuk Rasa Di Kantor BPJS Jakarta Utara
Bahwa sejak diberlakukannya bpjs sejak 1 Januari 2014 dalam prakteknya ternyata menuai banyak kendala dari mulai pendaftaran peserta sampai pada kualitas jaminan yang diberlakukan oleh bpjs. Masyarakat yang selama ini diimingi-imingi akan manisnya jaminan kesehatan ketika sudah menjadi peserta pada kenyataannya jauh panggang dari api. BPJS hanya manis di iklan yang ditanyangkan di TV-TV namun pahit pada praktek lapangannya.
Puluhan massa yang mengatasnamakan Relawan Kesehatan Indonesia Jakarta Utara melakukan unjuk rasa (24/11/2014) di Kantor BPJS Jakarta Utara menyuarakan tuntutannya terhadap kecurangan BPJS dan pencabutan permenkes 28/2014.
M. Azis Ketua Rekan Indonesia Jakarta Utara mengatakan
“Banyak kasus yang ditemukan dimana peserta pengguna JKN masih saja mengalami kesulitan untuk dapat mengakses layanan kesehatan di RS. Banyak peserta yang masih dikenakan cost sharing terhadap ongkos berobatnya dan kesulitan mendapatkan fasilitas ketika penyakitnya membutuhkan penanganan yang lebih tinggi. Banyak pasien yang harus mati sia sia ketika membutuhkan perawatan khusus misalnya nicu/picu, icu/iccu, dan lain lain yang hanya disebabkan karena pihak penjamin yaitu bpjs menyatakan tidak dijamin”.
“Ratusan pasien harus mengeluarkan biaya tambahan hanya karena obat yang sudah ditentukan dalam formularium nasional (fornas) dikatakan habis bahkan dinyatakan tidak dijamin. Belum lagi ketika peserta terdaftar tidak langsung mendapatkan kartu jaminan dan parahnya masih ditambah aturan yang berisi penundaan manfaat layanan kesehatan selama 7 hari bagi peserta mandiri”. Tambah Asis
Sementara Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia menyatakan
“Pemerintah sebagai regulator pun bukan melindungi rakyat yang menjadi peserta dengan mengeluarkan aturan yang menjamin akses kesehatan dan layanan berkualitas. Pemerintah justru ikut latah mengeluarkan peraturan yang semakin mempersempit rakyat untuk mendapatkan haknya dalam jaminan kesehatan. Misalnya keluarnya permenkes 123/2014 dimana rakyat hanya diberikan waktu 3x24 jam untuk mengurus kepesertaannya ketika sakit agar dapat dijamin pembiayaan kesehataannya. Dan jika lewat dari 3x24 jam maka pembiayaannya akan digugurkan”
“Hal ini jelas menunjukan pemerintah dalam hal ini lebih berpihak pada adanya pembatasan hak rakyat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Apalagi jika kita bercermin betapa panjangnya prosedur pendaftaran peserta di kantor kantor BPJS yang menyebabkan tidak cukupnya waktu 3x24 Jam yang diatur dalam permenkes tersebut"
“Apalagi dalam kenyataannya BPJS sendiri dalam memberlakukan permenkes tersebut melakukan tebang pilih dengan menjamin keluarga direksi bpjs pusat yang selama 10 hari di rawat di RS belum memiliki jaminan. Namun atas instruksi direksi BPJS Pusat, yang diketahui oleh koordinator BPJS Center di RS dan disetujui kepala cabang BPJS, pasien tersebut langsung dijamin dari awal masuk padahal selama 10 hari tidak terdaftar sebagai peserta JKN. Di hari yang sama ada istri tukang bakso warga jakarta selatan dirawat di RS yang sama harus digugurkan jaminannya hanya karena kartu JKN nya baru selesai di hari ke 4”.
“Jelas ini merupakan ironi ditengah semangat UU BPJS yang mengamanatkan jaminan kesehatan gratis dan berkualitas bagi warga miskin yang iurannya ditanggung negata dan juga bagi warga yang berpenghasilan dengan menjadi peserta mandiri” ungkap Agung disela sela unjuk rasa.(an)
Berita Terkait :
Siaran Pers Rekan Indonesia Jakarta Timur
Siaran Pers Relawan Kesehatan Indonesia Jakarta Barat Aksi Di Kantor BPJS Jakarta Barat
Siaran Pers Rekan Indonesia Jaksel : Bongkar Kecurangan BPJS ! Cabut Permenkes 28/2014 !
Senin, 17 November 2014
Siaran Pers Rekan Indonesia Jakarta Timur
Sejak diberlakukannya BPJS dengan produk asuransinya JKN pada prakteknya banyak terjadi permasalahan mulai dari proses pendaftaran sampai pada ketika rakyat akan mengakses jaminan kesehatannya.
Sri Marjinem yang akrab dipanggil Sri, Korlap dalam unjuk rasa mengatakan saat berorasi pada unjuk rasa yang dilakukan Kolektif Pimpinan Daerah relawan Kesehatan Indonesia Jakarta Timur (KPD Rekan Indonesia Jaktim) di kantor bpjs cabang Jakarta Timur. Senin, 17 /11/2014 “Ketika jaminan sosial jatuh ketangan pasar bebas, maka sejatinya jaminan sosial tekah berubah makna dimana tadinya merupakan hak rakyat untuk mendapatkannya dan kewajiban negara memberikannya melalui subsidi menjadi kewajiban rakyat menjalankan syarat syarat yang ditetapkan hanya untuk mendapat jaminan sosial”.
“Apa kewajiban rakyat ? pertama, wajib menjadi peserta dan harus bersusah payah menjadi peserta dengan segala macam bentuk aturan yang dibuat sepihak oleh pelaksana tanpa pernah berkoordinasi dengan regulator. Kedua, wajib membayar iuran. Bagi rakyat miskin iuran wajib dibayarkan pemerintah, untuk pekerja iuran wajib dibayar 2% oleh si pemberi kerja dan 1% oleh pekerja, dan untuk pekerja informal iuran sepenuhnya dibayar oleh dirinya sendiri” tambah Sri.
“Belum lagi dalam proses pendaftaran dimana membutuhkan proses yang panjang mulai dari panjangnya antrian, ketrbatasan SDM pelaksana, sampai lamanya waktu hanya untuk memvalidasi data. Ditambah lagi ketika rakyat baik yang PBI maupun Mandiri sudah terdaftar dan tervalidasi tidak langsung dapat tercetak kartunya. Jelas ini merupakan bentuk kecurangan dasar yang telah dilakukan BPJS dan kemenkes karena tidak sesuai dengan jaminan dan iklan yang mereka janjikan di media cetak dan elektronik” ujar Sri mengakhiri orasinya.
Menurut Rekan Indonesia, kecurangan BPJS ini terus terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap pelaksanaan BPJS dan juga lemahnya penerapan sangsi hukum akibat dari lemahnya pemahaman lembaga hukum kita terhadap kasus kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS. Sehingga kecurangan tersebut akan terus berlangsung selama BPJS tidak dibenahi secara sistem.
“Hitungan kami ada sekitar 4 T dana BPJS yang dicuri pada tahun 2014 ini. Dengan gambaran tahun 2014 ini BPJS menerima biaya total sekitar 40 T. 4 T yang dicuri itu adalah hitungan terendah yaitu 10% dari total biaya 40 T tadi. Dan itu merupakan dana yang cukup besar, namun memang untuk membuktikannya sangat sulit karena secara kasus hanya bernilai ratusan ribu sampai dengan puluhan juta saja per kasus, tapi kasus ini jumlahnya sangat banyak dan terjadi diseluruh Indonesia.” Agung Nugroho, Ketua Nasional Rekan Indonesia mengatakan dalam keterangan persnya ditengah tengah unjuk rasa.
“Kita patut menduga adanya kolusi yang dilakukan oleh pengelola dana BPJS dengan pihak pelayanan kesehatan. Misalnya melakukan gratifikasi kepada petugas medis, apoteker dan laboratorium. Selain juga pembiaran yang dilakukan oleh pengelola BPJS terhadap tindakan medis baik itu pemeriksaan dan tindakan pelayanan kesehatan yang menyalahi aturan yang berlaku misalnya : pemberian obat diluar formularium nasional dan pemerikasaan laboratorium yang berlebihan atau overutilisasi” Agung Nugroho menambahkan.
“Selain kecurangan, BPJS juga melakukan diskriminasi pelayanan terhadap peserta. Dimana terdapat inkonsistensi dalam menerapkan permenkes 28/2014 yang menyatakan batas waktu 3x24 jam bagi pasien yang mau mengurus JKN dan jika lewat dari itu maka dinayatakan sebagai pasien umum. Namun dalam prakteknya ketika yang mengalami hal tersebut adalah keluarga dari direksi BPJS maka permenkes tersebut tidak diberlakukan karena langsung dijamin pembiayaannya dari sejak awal ia masuk rawat inap. Ini terjadi di Semarang dan Jakarta. Untuk itulah kita juga menuntut dicabutnya permenkes 28/2014 karena diskriminasi dalam pelaksanaannya” Agung Nugroho mengakhiri keterangan persnya.
Aksi ini juga dimuat di http://citizendaily.net/rekan-indonesia-bongkar-kecurangan-bpjs-dengan-cabut-permenkes-282014/
Jumat, 14 November 2014
Waspadai Ebola, Kenali Gejalanya
Wabah saat ini di barat Afrika, (kasus pertama diberitahu Maret 2014), adalah yang terbesar dan paling kompleks wabah Ebola sejak virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Ada lebih banyak kasus dan kematian dalam wabah ini daripada semua orang lain digabungkan. Hal ini juga menyebar di antara negara-negara mulai di Guinea kemudian menyebar di perbatasan darat ke Sierra Leone dan Liberia, melalui udara (1 wisatawan hanya) ke Nigeria, dan darat (1 wisatawan) ke Senegal.
Yang paling parah negara, Guinea, Sierra Leone dan Liberia memiliki sistem kesehatan yang sangat lemah, kurang sumber daya manusia dan infrastruktur, setelah baru saja muncul dari periode panjang konflik dan ketidakstabilan. Pada tanggal 8 Agustus, para Direktur Jenderal WHO menyatakan wabah ini Kesehatan Darurat Masyarakat Peduli Internasional.
Sebuah terpisah, terkait wabah Ebola dimulai di Boende, Equateur, bagian terisolasi dari Republik Demokratik Kongo.
Keluarga virus Filoviridae meliputi 3 genera: Cuevavirus, Marburgvirus, dan Ebolavirus. Ada 5 spesies yang telah diidentifikasi: Zaire, Bundibugyo, Sudan, Reston dan tai Forest. Pertama 3, Bundibugyo ebolavirus, Zaire ebolavirus, dan Sudan ebolavirus telah dikaitkan dengan wabah besar di Afrika. Virus yang menyebabkan wabah 2014 di Afrika barat milik spesies Zaire.
Fakta-fakta penting
Ebola penyakit virus (EVD), sebelumnya dikenal sebagai demam berdarah Ebola, adalah, penyakit parah sering fatal pada manusia. Ini ditularkan kepada orang-orang dari hewan liar dan menyebar dalam populasi manusia melalui penularan dari manusia ke manusia.
Rata-rata EVD angka kematian sekitar 50%. Angka kematian kasus bervariasi dari 25% menjadi 90% pada wabah masa lalu. Wabah EVD pertama terjadi di desa-desa terpencil di Afrika Tengah, hutan hujan tropis dekat, namun wabah terbaru di Afrika Barat telah melibatkan daerah perkotaan serta pedesaan utama.
Keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk sukses mengendalikan wabah. Baik pengendalian wabah bergantung pada penerapan paket intervensi, yaitu manajemen kasus, pengawasan dan pelacakan kontak, layanan laboratorium yang baik, penguburan aman dan mobilisasi sosial.
Perawatan suportif dini dengan rehidrasi, pengobatan simtomatik meningkatkan kelangsungan hidup. Ada belum ada pengobatan berlisensi terbukti menetralisir virus tetapi berbagai darah, imunologi dan obat terapi yang sedang dikembangkan. Saat ini tidak ada vaksin Ebola berlisensi tapi 2 kandidat potensial menjalani evaluasi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS, DTM&H, DTCE, menuturkan ada empat gejala yang menjadi indikasi kuat seseorang terjangkit penyakit Ebola, khususnya bagi mereka yang baru pulang dari negara-negara terjangkit.
Empat gejala itu yakni demam yang tidak diketahui penyebabnya, nyeri otot hebat, gangguan saluran pencernaan, dan manifestasi pendarahan.
"Bila ada yang baru datang dari negara yang terjangkit Ebola, lalu dia demam, maka belum tentu demam tersebut diakibatkan oleh virus Ebola. Bisa saja dikarenakan penyakit lain. Namun memang, waspada dan kehati-hatian kita perlukan," kata Prof. dr. Tjandra.
Transmisi
Diperkirakan bahwa kelelawar buah dari keluarga Pteropodidae adalah Ebola alami virus host. Ebola dimasukkan ke dalam populasi manusia melalui kontak dekat dengan darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lainnya dari hewan yang terinfeksi seperti simpanse, gorila, kelelawar buah, monyet, kijang hutan dan landak ditemukan sakit atau mati atau di hutan hujan.
Ebola kemudian menyebar melalui manusia ke manusia penularan melalui kontak langsung (melalui kulit rusak atau selaput lendir) dengan darah, sekresi, organ atau cairan tubuh lain dari orang yang terinfeksi, dan dengan permukaan dan bahan (misalnya tempat tidur, pakaian) terkontaminasi ini cairan.
Petugas kesehatan telah sering terinfeksi saat merawat pasien yang diduga atau dikonfirmasi EVD. Hal ini terjadi melalui kontak dekat dengan pasien ketika pencegahan dan pengendalian infeksi tidak ketat dipraktekkan.
Upacara pemakaman di mana pelayat memiliki kontak langsung dengan tubuh orang yang meninggal juga dapat berperan dalam transmisi Ebola.
Orang tetap menular selama darah mereka dan cairan tubuh, termasuk semen dan air susu ibu, mengandung virus. Pria yang telah sembuh dari penyakit ini masih bisa menularkan virus melalui air mani hingga 7 minggu setelah sembuh dari penyakit.
Gejala Ebola
Masa inkubasi, yaitu, interval waktu dari infeksi dengan virus untuk timbulnya gejala adalah 2-21 hari. Manusia tidak menular sampai mereka mengembangkan gejala.Gejala pertama adalah tiba-tiba mengalami kelelahan demam, nyeri otot, sakit kepala dan sakit tenggorokan. Ini diikuti dengan muntah, diare, ruam, gejala gangguan fungsi ginjal dan hati, dan dalam beberapa kasus, baik internal maupun eksternal perdarahan (misalnya mengalir dari gusi, darah dalam tinja). Temuan laboratorium termasuk sel darah dan trombosit jumlah putih yang rendah dan peningkatan enzim hati.
Diagnosa
Ini bisa sulit untuk membedakan EVD dari penyakit menular lainnya seperti malaria, demam tifoid dan meningitis. Konfirmasi bahwa gejala disebabkan oleh infeksi virus Ebola yang dibuat menggunakan penyelidikan sebagai berikut:
- antibodi-capture enzim-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
- tes deteksi antigen-capture
- uji netralisasi serum
- sebaliknya transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) assay
- mikroskop elektron
- isolasi virus dengan kultur sel.
Pengobatan dan vaksin
Mendukung perawatan rehidrasi dengan fluids- oral atau intravena dan pengobatan gejala tertentu, meningkatkan kelangsungan hidup. Ada belum ada pengobatan yang terbukti tersedia untuk EVD.
Namun, berbagai perawatan potensial termasuk produk darah, terapi kekebalan tubuh dan terapi obat saat ini sedang dievaluasi. Tidak ada lisensi vaksin yang tersedia, tapi 2 vaksin potensial menjalani pengujian keselamatan manusia.
Pencegahan dan pengendalian
Baik pengendalian wabah bergantung pada penerapan paket intervensi, yaitu manajemen kasus, pengawasan dan pelacakan kontak, layanan laboratorium yang baik, penguburan aman dan mobilisasi sosial. Keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk sukses mengendalikan wabah. Meningkatkan kesadaran faktor risiko untuk infeksi Ebola dan langkah-langkah perlindungan bahwa individu dapat mengambil adalah cara yang efektif untuk mengurangi penularan dari manusia. Pesan pengurangan risiko harus fokus pada beberapa faktor:
Mengurangi risiko penularan satwa liar ke manusia dari kontak dengan kelelawar yang terinfeksi buah atau monyet / kera dan konsumsi daging mentah mereka. Hewan harus ditangani dengan sarung tangan dan pakaian pelindung yang sesuai lainnya. Produk hewani (darah dan daging) harus dimasak dengan matang sebelum dikonsumsi.
Mengurangi risiko penularan dari manusia ke manusia dari kontak langsung atau dekat dengan orang dengan gejala Ebola, terutama dengan cairan tubuh mereka. Sarung tangan dan alat pelindung diri yang sesuai harus dipakai saat merawat pasien yang sakit di rumah. Mencuci tangan secara teratur diperlukan setelah mengunjungi pasien di rumah sakit, serta setelah merawat pasien di rumah.
Tindakan wabah penahanan termasuk penguburan cepat dan aman dari orang mati, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi Ebola, pemantauan kesehatan kontak selama 21 hari, pentingnya memisahkan sehat dari sakit untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan yang bersih.
Mengendalikan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan:
Petugas kesehatan harus selalu berhati-hati standar ketika merawat pasien, terlepas dari diagnosis mereka dianggap. Ini termasuk kebersihan tangan dasar, kebersihan pernapasan, penggunaan alat pelindung diri (untuk memblokir percikan atau kontak lainnya dengan bahan-bahan yang terinfeksi), praktik injeksi aman dan praktik penguburan yang aman.
Petugas kesehatan yang merawat pasien yang diduga atau dikonfirmasi virus Ebola harus menerapkan langkah-langkah pengendalian infeksi ekstra untuk mencegah kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien dan permukaan yang terkontaminasi atau bahan seperti pakaian dan selimut. Ketika dalam kontak dekat (dalam 1 meter) dari pasien dengan pekerja EBV, layanan kesehatan harus memakai pelindung wajah (pelindung wajah atau masker bedah dan kacamata), bersih, non-steril gaun lengan panjang, dan sarung tangan (sarung tangan steril untuk beberapa prosedur).
Pekerja laboratorium juga berisiko. Sampel diambil dari manusia dan hewan untuk investigasi infeksi Ebola harus ditangani oleh staf terlatih dan diproses di laboratorium sesuai dilengkapi.(an)
Kamis, 13 November 2014
Siaran Pers Relawan Kesehatan Indonesia Jakarta Barat Aksi Di Kantor BPJS Jakarta Barat
Bongkar Kecurangan BPJS ! Cabut Permenkes 28/2014 !
![]() |
| Aksi Unjuk Rasa Rekan Jakbar Di BPJS Jakbar |
Sayangnya peraturan yang keluar tersebut lebih banyak membatasi hak peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan yang jaminannya telah ditetapkan melalui JKN sebagai sebuah produk asuransi dari BPJS kesehatan.
Untuk itulah pagi ini (13/11/2014) ratusan massa yang bernama Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Jakarta Barat mengelar unjuk rasa di kantor BPJS kesehatan Jakarta Barat menuntut dibatalkannya sejumlah peraturan yang membatasi hak peserta BPJS kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Lis Sugianto, Ketua Rekan Indonesia Jakarta Barat menyampaikan dalam orasinya “Kita bisa lihat betapa semakin terbuktinya bahwa BPJS hanyalah sebuah badan yang mengais keuntungan dari iuran kepesertaan dengan kedok jaminan kesehatan. Terbukti semakin hari semakin banyak peraturan yang membatasi hak peserta dalam mengakses layanan kesehatan, ini menunjukan bahwa semua peraturan tersebut semata mata hanya untuk menjaga agar dana yang terkumpul lewat iuran tidak banyak terpakai dalam membiayai pengobatan peserta”.
“Peraturan BPJS kesehatan yang menyatakan peserta mandiri baru bisa menggunakan kartunya setelah 7 hari dari pendaftaran, membayar iuran dan validasi adalah sebuah peraturan konyol dan bertendensi membahayakan jiwa peserta. Bayangkan jika setelah dilakukan proses pendaftaran, membayar iuran dan validasi lalu keesokan harinya peserta tersebut jatuh sakit dan dia tidak bisa menggunakan kartunya sebagai jaminan pembiayaan penyakitnya. Jelas ini adalah penipuam yang dilakukan BPJS kesehatan karena tidak sesuai dengan semangat UU BPJS itu sendiri” seru Lis Sugianto dihadapan ratusan massa yang didominasi kaum ibu.
“Bayangkan jika ini terjadi pada peserta yang melahirkan dan anaknya mengalami kelainan yang harus membutuhkan nicu/picu ? jelas anak tersebut tidak bisa langusng dijamin karena harus menunggu 7 hari kartu pesertanya aktif bisa digunakan.” Seru Lis Sugianto. Seperti diketahui BPJS kesehatan mengeluarkan peraturan tersebut dalam surat BPJS kesehatan Pusat bernomor : 8526/VII.2/1014 yang menerapkan penundaan pemanfaatan pelayanan kesehatan selama 7 hari sejak peserta mendaftar dan membayar iuran pertama kali. Alasan dikeluarkan peraturan tersebut adalah untuk menata proses konsolidasi data pada master file kepesertaan.
Menyikapi hal ini, Sereida Tambunan, Ketua dewan pembina nasional Rekan Indonesia yang juga anggota DPRD DKI menyatakan : “Tidaklah bijak BPJS kesehatan dengan alasan menata proses konsolidasi data pada master fle kepesertaan tapi justru merugikan hak peserta dengan menunda pemanfaatan layanan kesehatan. Karena sebagai peserta semua kewajibannya sudah dipenuhi kepada pelaksana yaitu mendaftar dan membayar iuran sehingga BPJS kesehatan berkewajiban pula untuk memberikan Hak peserta dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Tidak ada satu pasal pun dalam UU BPJS yang menyatakan memperbolehkan menunda hak peserta tersebut”.
Agung Nugroho, ketua Nasional Rekan Indonesia menyatakan “Kejahatan dan kecurangan BPJS kesehatan ini harus terus disuarakan dan dibongkar agar seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintahan Jokowi segera mengambil sikap guna menyelamatkan jiwa rakyat Indonesia yang jatuh sakit agar dapat langsung memanfaatkan layanan kesehatan seperti yang dijanjikan pada saat UU BPJS ditetapkan dan diberlakukan”
“Apalagi terkesan pemerintah melalui menteri kesehatannya pada periode lalu seakan-akan malah melegitimasi kecurangan BPJS kesehatan kepada peserta dengan dikeluarkannya permenkes 28/2014 yang mensyaratkan batas waktu pengurusan jaminan 3x24 jam. Dan justru dilanggar oleh BPJS Kesehatan dalam penerapan permenkes tersebut, dimana ketika ada keluarga dari direksi BPJS kesehatan yang sakit sudah 10 hari dirawat di ICU dan belum terdaftar sebagai peserta, oleh BPJS Kesehatan Jakarta Selatan melalui direkturnya Dr. Beno langsung dijamin sejak awal. Ini sama saja rakyat dibuat sudah jatuh tertimpa tangga. Dimana seharusnya dengan adanya BPJS kesehatan rakyat semakin mudah hak mengakses layanan kesehatan namun pada kenyataanya rakyat dibelit peraturan yang membatasi hak tersebut bahkan mengarah pada mengugurkan hak rakyat itu” ujar Agung menjelaskan terjadinya diskiriminasi dalam penerapan permenkes tersebut.
“Untuk itu kami berharap kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut semua peraturan yang membuat rakyat menjadi sulit mengakses hak mendapatkan layanan kesehatan agar apa yang dicita-citakan terwujudnya universal covered dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia dapat tercapai dan selayaknya Jokowi harus melakukan ini karena sesuai dengan semangat pemerintahannya yang pro terhadap rakyat” tambah Agung.(mth)
Selasa, Juli 26, 2016
REKAN INDONESIA
















