Pemprov DKI Harus Evaluasi Total KJS ~ REKAN INDONESIA

GARIS BAWAH

"Koran Organisasi sangatlah penting untuk membangun kesadaran anggota dan menghindarkan organisasi dari pemikiran tekhnis semata..." Ragil Nugroho, Petapa Merapi

"Allah lebih mencintai orang yang CINTA kepada KEMANUSIAAN, Melebihi CINTA kepada DIRINYA SENDIRI" Syaidina Ali ra

"selamaaat ya atas diluncurkannya bolg REKAN, Relawan Kesehatan Indonesia...semoga dengan blog ini, banyak orang yang terdidik secara politis tentang hak mereka, terutama di bidang kesehatan" Dewi Indra Puspita, Penulis Dan Pemerhati Gerakan Perempuan

HWDI mengucapkan selamat atas peluncuran Blog Rekan Indonesia, semoga jaringannya diperluas sampai kepelosok seluruh Indonesia, dan REKAN Indonesia semoga menjadi manfaat bagi kaum marjinal termasuk perempuan disabilitas..., segera dibuka jaringan di Jawa tengah (Semarang) ya... HWDI Semarang menantikan kerjasamanya.. Salam - Maulani A Rotinsulu

Jumat, 22 Maret 2013

Pemprov DKI Harus Evaluasi Total KJS

Jumat, Maret 22, 2013

REKAN INDONESIA

No comments

Jakarta, WartaDKI.com - Sejak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memberikan pengobatan gratis kepada warga DKI berbagai masalah terus bermunculan yang berdampak pada buruknya kualitas pelayanan kesehatan di DKI akhir-akhir ini.

Mulai dari puskesmas sampai RSUD, warga semakin banyak mengeluhkan buruknya pelayanan. Ini menunjukan bahwa program KJS yang digulirkan Joko Widodo sebagai gubernur bukanlah program yang mantang secara konsep.

"Bisa kita lihat misalnya dari sisi membludaknya pasien baik di puskesmas maupun di RSUD. Ini menunjukan bahwa sebelumnya tidak pernah diperhitungkan kemungkinan kemungkinan yang bakal terjadi. Ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban," ujar Ahmad Ridowi, Ketua KPW DKI REKAN Indonesia.

"DKI sebagai kota urban belum bisa memberlakukan pengobatan gratis hanya berbasiskan KTP+KK, apalagi yang digratiskan semua warga, sebab akan banyak warga diluar DKI yang akan membuat KTP DKI dengan jalan "menembak" lewat calo-calo di kelurahan-kelurahan. Sehingga membludaklah pasien-pasien di puskesmas dan RSUD yang membuat petugas administrasi dan medis kewalahan," tambah Dowi.

"Belum lagi infrastruktur yang masih minim serta rendahnya kualitas SDM petugas kesehatan, semakin menampakan buruknya pelayanan kesehatan," tambah Dowi. Sejauh ini fasilitas kesehatan yang terdapat di puskesmas dan RSUD memang terbatas, sehingga untuk penyakit berat yang membutuhkan perawatan khusus, pasien harus dirujuk ke RSUP, sementara daya tampung RSUP juga terbatas.

"Kita bisa lihat betapa sulitnya ketika pasien membutuhkan perawatan ICU, ICCU, NICU, dan PICU. Dan ketika dirujuk hampir semua RS dalam kondisi penuh terisi," ungkap Dowi.

"Disamping juga kami tenggarai ada kesengajaan RS menolak menerima pasien yang membutuhkan perawatan khusus tersebut mengingat banyak RS yang klaimnya belum dibayarkan oleh pemprov, ironis memang seharusnya jangan rakyat yang dikorbankan," tegasnya.

Banyak hal yang harus dikerjakan pemprov DKI dalam menyempurnakan program KJS ini, sehingga program jaminan tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Dalam hal ini Dowi memberikan masukan kepada pemprov. Pertama, KJS harus diperuntukan hanya kepada mereka yang miskin dengan menyertakan verifikasi kemiskinan cukup dari RT/RW. Kedua, peningkatan fasilitas dan alat kesehatan di puskesmas dan RSUD. Ketiga, pembinaan terhadap petugas kesehatan di puskesmas dan RSUD agar tidak berpandangan bahwa pasien adalah konsumen tapi pasien adalah orang yang harus segera ditolong dan dilayani. Keempat, dirikan Pos Pengaduan Layanan Kesehatan yang independen. Kelima, Jangan serahkan pengelolaan KJS kepada pihak ke-3 mengingat selama ini kinerja pihak ke-3 yang mengelola jaminan kesehatan untuk PNS pun tidak maksimal dan banyak keluhan. (isn)

dikutip dari : http://www.wartadki.com/berita-542-pemprov-dki-harus-evaluasi-total-kjs.html