KEMENKES TIDAK PRO RAKYAT : JOKOWI HARUS MEMPERTANYAKAN KOMITMEN MENKES ~ REKAN INDONESIA

GARIS BAWAH

"Koran Organisasi sangatlah penting untuk membangun kesadaran anggota dan menghindarkan organisasi dari pemikiran tekhnis semata..." Ragil Nugroho, Petapa Merapi

"Allah lebih mencintai orang yang CINTA kepada KEMANUSIAAN, Melebihi CINTA kepada DIRINYA SENDIRI" Syaidina Ali ra

"selamaaat ya atas diluncurkannya bolg REKAN, Relawan Kesehatan Indonesia...semoga dengan blog ini, banyak orang yang terdidik secara politis tentang hak mereka, terutama di bidang kesehatan" Dewi Indra Puspita, Penulis Dan Pemerhati Gerakan Perempuan

HWDI mengucapkan selamat atas peluncuran Blog Rekan Indonesia, semoga jaringannya diperluas sampai kepelosok seluruh Indonesia, dan REKAN Indonesia semoga menjadi manfaat bagi kaum marjinal termasuk perempuan disabilitas..., segera dibuka jaringan di Jawa tengah (Semarang) ya... HWDI Semarang menantikan kerjasamanya.. Salam - Maulani A Rotinsulu

Jumat, 12 Desember 2014

KEMENKES TIDAK PRO RAKYAT : JOKOWI HARUS MEMPERTANYAKAN KOMITMEN MENKES

Jumat, Desember 12, 2014

REKAN INDONESIA

No comments

Jakarta, (12/12/2014). Presiden Jokowi dituntut untuk mempertanyakan komitmen Menkes Nila Moeloek terhadap sikap kementeriannya yang tidak berpihak dengan rakyat.

Hal ini dapat dilihat ketika menerima perwakilan pengunjuk rasa Solidaritas Rakyat Untuk Rizki Triwibowo yang melakukan unjuk rasa keamrin (11/12/2014) di kantor Kementerian Kesehatan, terkait kasus yang menimpa pasien bernama Rizki Triwibowo, Mahasiswa Gunadarma pengidap penyakit GBS (Guilain Barre Syndrome) yang saat ini kritis di ruang ICU akibat BPJS tidak mau menjamin pembiayaan pengobatannya, dimana hanya ditemui karyawan Kemenkes yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.

“Sungguh Ironis disaat ada rakyat yang kritis dan harus segera ditolong, para pejabat di kemenkes malah tidak dapat ditemui dengan alasan ada yang ke luar negeri dan luar kota, kami hanya ditemui oleh karyawan yang tidak memiliki wewenang dalam hal mengambil keputusan terhadap upaya penyelamatan nyawa rakyat yang saat ini sedang kritis di ICU” Ujar Suaib dari Forum Mahasiswa IISIP (Formasi IISIP).

“Bayangkan ada karyawan dari bagian humas BUKR Kemenkes yang mempertanyakan apa itu penyakit GBS, wong sama penyakit yang diderita Rizki saja tidak tahu bagaimana mau mengambil keputusan, sehingga patut Jokowi harus mempertanyakan komitmen Menkes sebagai pimpinan kemenkes terhadap jargon Kabinet Kerja yang tentunya kerj tersebut didedikasikan kepada pelayanan rakyat ” ujar Suaib.

Seperti diketahui Rizky Triwibowo adalah mahasiswa Gunadarma penderita GBS (Guilain Barre Syndrome) peserta BPJS dengan nomor 0001786831277. Saat ini pasien masih dirawat di ICU dan keluarga pasien sudah menghabiskan uang 200 juta lebih.

Sementara Rizky masih harus memerlukan tindakan operasi untuk melubangi lehernya, namun karena keluarga pasien sudah kehabisan biaya maka tinggal BPJS lah satu satunya harapan keluarga pasien agar Rizky dapat dijamin layanan kesehatannya.

Namun harapan tinggal harapan, janji manis BPJS akan menjadi solusi jaminan kesehatan ideal di Indonesia tinggallah janji.

Karena Rizky harus terganjal sejumlah peraturan yang diterbitkan BPJS yang membuatnya tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan.

“Seharus para pejabat di kemenkes dapat menunjukan kepedulian mereka terhadap nasib rakyat yang saat ini sedang sekarat di RS, bukan malah menghindar karena kemenkes sebagai kepanjangan tangan pemerintah berkewajiban melindungi rakyatnya” seru Fajar dari Lingkar Studi Mahasiswa (LISUMA) Gunadarma.

“Sehingga hasil pertemuan kemarin tidak menghasilkan keputusan apapun, padahal Rizki saat ini harus cepat mendapatkan pelayanan operasi guna melubangi lehernya.” Fajar menambahkan.

Sementara itu Agung Nugroho, ketua nasional Rekan Indonesia mengatakan “Apa yang terjadi pada Rizki dan sikap kemenkes yang tidak pro rakyat semakin membuktikan bahwa saat ini rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi mengantungkan harapannya kepada pemerintah. Tinggal diri rakyat sendiri yang bisa melindungi dirinya sendiri dengan jalan bersatu dan melawan ketdakadilan yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi pada Rizki bukan tidak mungkin juga menimpa ratusan ribu rakyat lainnya, dan ketika pemerintah lepas tangan terhadap penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh BPJS sesungguhnya ini adalah bukti nyata liberalisasi jaminan sosial. Sehingga rakyat baik itu buruh, tani, nelayan, mahasiswa, PNS, TNI, Polri, karyawan dan rakyat miskin tidak ada jalan lain selain harus bersatu melawan kebijakan BPJS yang merugikan rakyat”