Senin, 29 September 2014

Pelayanan Kesehatan Di Sumsel Masih Jauh Dari Harapan

M. Firdaus
 Ketua KPW SUMSEL
 Rekan Indonesia
Program berobat gratis adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh rakyat. Dengan berobat gratis setidaknya akan mengurangi beban biaya hidup Rakyat.  Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN/APBD.  Rakyat, khususnya yang tidak mampu, cukup membawa KK+KTP ke sentral-sentral Medis.

Jamsoskes adalah program jaminan social kesehatan daerah yang dipakai di Sumsel dengan memakai anggaran APBD, perhitungannya Rp.5.000,-/orang untuk menutupi ± 4 jt jiwa (Rp.5.000 x 4 jt jiwa x 12 bulan = 240 M) dan itupun tdk habis. Saat ini anggaran Jamsoskes 240M. system pembayaran tagihan 2 minggu setelah pengajuan tagihan jamsoskes. Kalau Sumsel harus ikut BPJS, berarti sumsel harus menganggarkan ± 1 Triliun lebih. (Rp.25.500,kelas III- x 4 jt jiwa x 12 bln)

Untuk saat ini program jamsoskes sumsel semesta tetap berjalan. Dan masih sangat dibutuhkan oleh warga sumsel terkait system administrasinya yang relative sederhana dan telah dipersiapkan oleh pemerintah sampai ke tingkatan pemerintahan desa.

Persoalan kendala jamsoskes ditingkatan rakyat hanya di persoalan Pelayanan di Rumah Sakit-Rumah Sakit yang terkesan tidak layak. Dan untuk obat-obatan di jamsoskes memungkinkan untuk memberikan obat tambahan/pemeriksaan penunjang diluar paket sepanjang hal tersebut merupakan kebutuhan yang diminta dokter tanpa perlu meminta persetujuan dengan dinkes. Namun pelan-pelan, BPJS mulai mengikuti hal tersebut yang sebenarnya ini merupakan kebijakan atau aturan kemenkes yang sejak dahulu diterapkan saat Jamkesmas.

Kendala yang lain dari jamsoskes terletak dalam pembayaran klaim RS ke pemerintah tapi kendalanya hanya penagihan disaat akhir tahun ketika system penutupan buku di administrasi. Ditagihkan di tahun depannya sementara anggaran belum cair.

Dalam hal pelayanan hasil penglihatan di lapangan, orang-orang BPJS di RS kurang bersahabat, kerap rebut atau setidaknya bikin jengkel orang RS, pun sering kurang ramah dengan masyarakat peserta BPJS.

Sebagai catatan penting, dalam satu contoh, Rumah Sakit Umum Pemerintah Mohamad Husein (RSUP Dr.Moh.Husein) Palembang, Rumah Sakit pemerintah rujukan Rumah Sakit Se-Sumbagsel, mempunyai 1.040 unit tempat tidur dengan 600 perawat (300 perawat di gaji RSUP). Idealnya 1 pasien : 1 perawat.

Gambaran penduduk Sumsel 7,5 juta jiwa jika dibandingkan dengan tempat tidur (bed), tim medisnya di tiap Rumah Sakit yang ada tidak sebanding lurus. Pun, infrastruktur kesehatan yang tidak maksimal serta berbagai program kesehatan yang tidak langsung menyentuh persoalan tindakan preventif dan kuratif kesehatan.

0 comments :

Posting Komentar

 
Design by Rekan Indonesia | Bloggerized by joel75 - Kolektif Pimpinan Pusat