Senin, 04 Maret 2013
Menkes Belum Serius Awasi dan Bina RS
Masih sering kita dapati angka kematian ibu dan anak di daerah-daerah terpencil karena kurangnya tenaga medis dan bidan dimana penyebarannya sungguh tidak merata.
Senin, Maret 04, 2013
REKAN INDONESIA
Jakarta, POL
RELAWAN Kesehatan Indonesia (REKAN Indonesia) provinsi DKI Jakarta melakukan aksi ke kantor Kemenkes RI menuntut perbaikan kualitas pelayanan kesehatan terkait dan penegakan fungsi pengawsan dan pembinaan terhadap rumah sakit, dengan banyaknya kasus yang menyebabkan kematian pasien di Rumah Sakit baru-baru ini.
“Kasus Dera, Zara, Upik, dan Cahya hanyalah kasus yang nampak dipermukaan saja, seperti gunung es kasus-kasus yang disebabkan oleh buruknya pelayanan kesehatan hingga menyebabkan kematian dan tidak terekspos media ratusan jumlahnya," teriak Nolly Safli, Korlap aksi dalam orasinya dihadapan seratus massa yang didominasi ibu-ibu ini.
“Imbas dari pasar bebas yang diterapkan kapitalisme, menyebakan fungsi sosial rumah sakit bergeser menjadi fungsi komersil. Dokter tidak lagi tunduk pada sumpah jabatan tapi lebih tunduk pada sumpah untuk dapat memenuhi target yang di-inginkan industri farmasi," tambah Nolly.
Ketua KPW DKI REKAN Indonesia, Ahmad Ridowi menyampaikan, buruknya pelayanan kesehatan terhadap rakyat khususnya rakyat miskin menjadi masalah yang kasusnya berulang itu itu saja.
"Rakyat tidak dapat dilayani dengan alasan keterbatasan alat, kamar penuh, jadwal operasi yang ditunda-tunda, dan lain lain. Ironisnya hal ini tidak pernah dapat dicegah untuk tidak terulang lagi," katanya.
Ini menandakan bahwa menkes sebagai kepanjangan tangan pemerintah belum menjalankan secara serius fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit. Buktinya tidak pernah ada sangsi yang tegas terhadap rumah sakit yang jelas-jelas telah melakukan tindakan yang menyebabkan melayangnya nyawa rakyat.
Ini menandakan bahwa menkes sebagai kepanjangan tangan pemerintah belum menjalankan secara serius fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit. Buktinya tidak pernah ada sangsi yang tegas terhadap rumah sakit yang jelas-jelas telah melakukan tindakan yang menyebabkan melayangnya nyawa rakyat.
Sehingga jelas pertimbangan bisnis lebih kuat mempengaruhi ketimbang rasa kemanusiaan. Dan selama petugas kesehatan di rumah sakit masih menganggap pasien sebagai konsumen, bukan manusia yang harus cepat ditolong dan dilayani. Maka dalam melakukan pelayanan yang menjadi ukurana bukan rasa kemanusiaan tapi uang, tambahnya.
Selain orasi aksi ini peserta aksi juga melakukan happening art dengan mempertunjukan seorang ibu yang menangis sambil membawa boneka sebagai simbol bayi-bayi yang wafat karena tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan diiringi pembacaan puisi.
Selain orasi aksi ini peserta aksi juga melakukan happening art dengan mempertunjukan seorang ibu yang menangis sambil membawa boneka sebagai simbol bayi-bayi yang wafat karena tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan diiringi pembacaan puisi.
Terkait hal itu, dalam solidaritas mendukung aksi tersebut, Dian Novita, Sekretaris Nasional Mahardika menyatakan, “belum ada kepastian jaminan menkes terhadap keselamatan bagi kaum ibu dan anak dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan yang berkualitas. Jampersal misalnya belum menyentuh akar persoalan dimana masih sulitnya kaum ibu dan anak untuk dapat mengakses alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas”.
"Masih sering kita dapati angka kematian ibu dan anak di daerah-daerah terpencil karena kurangnya tenaga medis dan bidan dimana penyebarannya sungguh tidak merata. Belum lagi masih kurang maksimalnya sosialisasi terhadap informasi tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi bagi kaum ibu, serta juga perlindungan terhadap hak memilih alat kontrasepsi yang sehat serta aman," tambah Dian.
Sementara itu Rico Siagian dari FSPOI (Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia) mengatakan, masalah buruknya jaminan kesehatan seharusnya juga menjadi isu dikalangan buruh, karena selama inipun buruh juga merasakan buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit, padahal untuk mendapatkan jaminan kesehatan buruh dipotong upahnya.
"Masih sering kita dapati angka kematian ibu dan anak di daerah-daerah terpencil karena kurangnya tenaga medis dan bidan dimana penyebarannya sungguh tidak merata. Belum lagi masih kurang maksimalnya sosialisasi terhadap informasi tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi bagi kaum ibu, serta juga perlindungan terhadap hak memilih alat kontrasepsi yang sehat serta aman," tambah Dian.
Sementara itu Rico Siagian dari FSPOI (Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia) mengatakan, masalah buruknya jaminan kesehatan seharusnya juga menjadi isu dikalangan buruh, karena selama inipun buruh juga merasakan buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit, padahal untuk mendapatkan jaminan kesehatan buruh dipotong upahnya.
"Bagaimana keluarga buruh yang tidak masuk kedalam jaminan dan harus berobat dengan jaminan kesehatan yang ditanggung negara pasti jauh lebih tidak manusiawi, ini jelas merupakan wujud konkrit dari penghisapan yang dilakukan dibidang kesehatan yang telah menjadi industri," tuturnya.
Dalam aksi yang berjalan tertib dan damai ini, KPW DKI REKAN Indonesia menyampaikan 3 tuntutan : Penegakan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap RS, Jaminan Perlindungan Terhadap Keselamatan Pasien Perempuan dan Anak, serta Pendirian segera Pos Independen Pengaduan Pelayanan Kesehatan di setiap rumah sakit.
Dalam aksi yang berjalan tertib dan damai ini, KPW DKI REKAN Indonesia menyampaikan 3 tuntutan : Penegakan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap RS, Jaminan Perlindungan Terhadap Keselamatan Pasien Perempuan dan Anak, serta Pendirian segera Pos Independen Pengaduan Pelayanan Kesehatan di setiap rumah sakit.
Posted in:
BERITA
0 comments :
Posting Komentar